Search TRAFFIC

NOTE: Please see instructions here to search inside TRAFFIC's PDFs

Subscribe to news

STAY UP TO DATE

news, studies, issues and events from the world of wildlife trade.



Instagram
Also of interest

Wildlife crime is serious - watch the video!

...............................................................

Interested in a Masters in Conservation Leadership at the University of Cambridge? More details...

...............................................................

TRAFFIC is grateful for the financial contribution from The Rufford Foundation towards this website

Useful links
Focus on

Behaviour change l Conservation awareness l Enforcement

...............................................................

Iconic wildlife

Apes l Bears l Deer l Elephants l Leopards l Marine turtles l Pangolins l Reptiles l Rhinos l Sharks & rays l Tigers l others

...............................................................

Forestry

Timber trade

...............................................................

Fisheries

Fisheries regulation

...............................................................

Medicinal plants

Medicinal and aromatic plants

...............................................................

Wildmeat

Wildmeat resources

...............................................................

Pets & fashion

Wild animals used for pets & fashion

...............................................................

Regions

Africa l Americas l Asia l Australasia l Europe l Middle East

...............................................................

International Agreements

CBD l CITES l CMS

...............................................................

Monday
Jul032017

Transaksi ilegal satwa liar: dampak lemahnya regulasi penangkaran di Indonesia

Nyctimystes infrafrenatus © Photowitch/Dreamstime.com Jakarta, Indonesia, 3 Juli 2017—Sebuah penelitan terbaru mempertanyakan validitas regulasi Indonesia yang mengizinkan penangkar memproduksi lebih dari empat juta satwa di penangkaran untuk diperjualbelikan selama 2016.

Rencana Produksi Reptil, Amphibi Dan Mamalia (RAM) Pet Hasil Penangkaran Tahun 2016 menetapkan kuota untuk beberapa jenis mamalia, reptil dan amfibi yang dapat dikembangbiakan oleh penangkaran yang berlisensi di Indonesia.

Sepanjang tahun 2016, RAM tersebut diterapkan pada 13 fasilitas penangkaran terhadap 129 jenis mamalia, reptil, dan amfibi dengan jumlah sebanyak 4.273.029 ekor satwa yang dikembangbiakan melalui penangkaran.

Namun, sebuah penelaahan kritis terhadap RAM tersebut, yang hari ini dipublikasikan oleh Conservation Biology, menemukan sebuah kelemahan utama yang dapat menyebabkan perdagangan satwa liar secara legal dengan klaim bahwa satwa-satwa tersebut adalah hasil penangkaran.

Salah satu kelemahan yang digarisbawahi dalam Penggunaan Parameter Biologi untuk pengaturan kuota satwa di fasilitas penangkaran Indonesia adalah kemampuan berkembang biak dari banyak satwa yang dibesar-besarkan—salah satu spesies katak diberikan kuota sampai 67 kali lipat dari kemampuan perkembangbiakan alaminya.

Para peneliti bahkan menemukan 2 kuota spesies yang tidak satu pun stoknya terdapat di seluruh fasilitas penangkaran yang terdaftar di Indonesia, dan beberapa kuota pun tidak mempertimbangkan betapa sulitnya mengembangbiakan spesies tertentu dalam penangkaran.

Dalam kasus 38 jenis satwa, RAM mengizinkan untuk memproduksi lebih banyak satwa, bahkan lebih dari jumlah yang mungkin diproduksi menurut perhitungan pemerintah.

“Sampai kelemahan-kelemahan ini dibenahi, mamalia, reptil, dan amfibi Indonesia yang dinyatakan sebagai hasil penangkaran tidak dapat diasumsikan seperti itu, karena mungkin saja satwa tersebut berasal dari alam,” peneliti menyimpulkan.

Para peneliti membandingkan parameter biologis yang digunakan dalam RAM dengan informasi yang berdasarkan lebih dari 200 sumber yang dipublikasikan. Perbandingan juga dilakukan dengan basis data sejarah kehidupan spesies dan pendapat para ahli untuk seluruh 129 spesies, termasuk seberapa sering jenis satwa tersebut berkembang biak, ukuran sarang, dan kotorannya.

Studi ini menemukan bahwa kuota penangkaran di Indonesia untuk 21 jenis mamalia, 38 jenis reptil dan dua amfibi sangatlah tidak realistis. Untuk mamalia, kuotanya ditetapkan sampai sembilan kali lebih tinggi, lima kali lebih tinggi untuk reptil, dan 67 kali untuk amfibi dari jumlah yang secara realistis dapat dicapai.

Sebagai contoh, menurut RAM, Kadal Duri (Tribolonotus gracilis) dapat menghasilkan lima sampai 12 telur, dua kali dalam setahun, padahal dalam informasi terpublikasi, jenis tersebut hanya dapat menghasilkan 6 telur per tahun.
“Sangatlah penting bagi banyak negara untuk mempunyai regulasi semacam ini untuk mengatur penangkaran komersial, tetapi regulasi tersebut harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan penghitungan yang akurat,” ujar Serene Chng, penulis, dan penanggung jawab program TRAFFIC di Asia Tenggara.

“Jumlah yang ada dalam RAM jauh lebih tinggi dari kapasitas produksi realistis sebuah penangkaran. Celah yang terjadi dapat dengan mudah dieksploitasi oleh oknum pedagang untuk menjual satwa liar melalui penangkaran.

Hal ini melemahkan penangkar resmi dan meningkatkan tekanan pada satwa yang telah terancam oleh perburuan liar dan perdagangan illegal” Chng menambahkan.

Setidaknya 75 jenis satwa yang tercantum dalam RAM terdaftar dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sebagai satwa hasil penangkaran yang diizinkan untuk diperjualbelikan secara internasional.

CITES telah mengakui kesalahan dan masalah pada satwa liar sebagai satwa penangkaran. Mereka pun telah membuat mekanisme yang mengatur pelaporan kasus yang dicurigai sebagai penyalahgunaan penangkaran. Mekanisme ini diharapkan dapat dipergunakan untuk pertama kalinya dalam pertemuan Animals Committee akhir bulan ini.

“Pertanyaan yang diangkat oleh analisis ini seharusnya menjadi perhatian nyata bagi negara-negara pengimpor satwa liar berlabel hasil penangkaran dari Indonesia dan bagi kredibilitas penangkaran komersial secara keseluruhan,” ujar Kanitha Krishnasamy, penanggung jawab senior program TRAFFIC di Asia Tenggara.

Penelitian ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan RAM tersebut dengan mempertimbangkan semua faktor terkait yang mempengaruhi kesuksesan penangkaran dan untuk proyeksi yang realistis secara biologis. Kuota-kuota untuk spesies yang tidak mempunyai stok penangkaran harus ditarik.

Inspeksi mendadak dan audit fasilitas penangkaran secara reguler juga harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa jumlah satwa yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan.

Selesai.

Thursday
Aug112016

Margasatwa burung Indonesia dijarah untuk memasok pasar-pasar burung di Jawa

Zoothera sibirica © Gabriel Low Jakarta, Indonesia, 11 Agustus 2016 — Perdagangan burung asli Indonesia berlangsung dan berkembang pesat, jauh melampaui pasar-pasar burung terkenal di Jakarta, sebagaimana dilaporkan dalam sebuah hasil studi baru dari TRAFFIC yang terfokus pada pulau Jawa bagian tengah dan timur.

Hampir 23.000 burung tercatat di lima pasar di Surabaya, Yogyakarta, dan Malang dalam survei yang berlangsung selama tiga hari, dengan indikasi jelas bahwa sebagian besar burung-burung ini diambil secara ilegal dari alam liar.

Menjual Kepunahan - Perdagangan Burung di Jawa Timur dan Jawa Bagian Tengah (PDF, 3 MB) melaporkan bahwa 28 dari 241 spesies yang diperdagangkan dilindungi sepenuhnya oleh hukum Indonesia, yang berarti larangan terhadap semua kegiatan perburuan dan perdagangan. Spesies yang dilindungi ini mencakup tujuh ekor Jalak Putih (Acridotheres melanopterus), spesies yang kritis terancam punah (Critically Endangered) yang hanya ditemukan di Pulau Jawa dan Bali, dan seekor Poksay Kuda (Garrulax rufifrons), spesies yang terancam punah (Endangered) yang hanya ditemukan di Pulau Jawa.

Burung asli Indonesia hanya boleh ditangkap sesuai dengan jumlah kuota yang dialokasikan oleh pihak berwajib. Akan tetapi, tidak ada kuota semacam ini yang telah diberikan, kecuali untuk beberapa tujuan penggunaan, misalnya bila burung yang ditangkap digunakan sebagai stok pembiakan untuk usaha penangkaran komersial.

“Besarnya skala perdagangan ini sangat mencengangkan. Hampir semua burung-burung ini adalah spesies asli Indonesia, 15% di antaranya tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi ini – perkiraan nasib bagi beberapa populasi burung liar Indonesia sangat mengkhawatirkan,” ujar Serene Chng, Programme Officer TRAFFIC dan salah satu penulis laporan terbaru ini.

Survei ini melengkapi sebuah inventarisasi serupa yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2014, yang mencatat 19.036 ekor burung yang dijual dalam periode tiga hari, dan memperkuat ancaman terhadap burung liar di Indonesia, negara yang memiliki jumlah terbesar spesies burung yang terancam di Asia.

Bila dibandingkan dengan kondisi pasar-pasar burung di Jakarta, survei ini mencatat lebih banyak spesies-spesies dan subspesies endemik Indonesia, terutama dari Indonesia timur, di pasar-pasar burung di Jawa bagian tengah dan timur.

“Sebagian besar burung yang ditemukan dijual di pasar-pasar ini seharusnya tidak berada di pasar tersebut,” ungkap Dr. Chris R. Shepherd, Regional Director TRAFFIC di Asia Tenggara. “Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang yang terlibat – ini adalah waktunya untuk menghentikan perdagangan burung ilegal di Indonesia untuk selamanya.”

TRAFFIC juga menghimbau Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap spesies yang terancam oleh kepunahan. Antara lain mencakup Poksay Sumatera Garrulax bicolor yang perlu disertakan ke dalam daftar spesies dilindungi dalam aturan hukum margasatwa Indonesia yang sedang dirivisi saat ini.

Satu spesies lain yang menjadi sumber kekhawatiran adalah Cicadaun Besar Chloropsis sonnerati, yang ditemukan dalam jumlah besar baik dalam studi ini maupun dalam survei sebelumnya di Jakarta, sementara lebih dari seribu tercatat dalam sejumlah penyitaan yang berlangsung pada akhir tahun 2015.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Elizabeth John, Senior Communications Officer, TRAFFIC di Asia Tenggara Tel: 03-7880 3940 Email: elizabeth.john@traffic.org

Dr Richard Thomas, Global Communications Co-ordinator TRAFFIC di Inggris, Tel: +44 1223 651782 Email: richard.thomas@traffic.org

Tentang TRAFFIC
TRAFFIC, jaringan pemantau perdagangan satwa liar, bekerja untuk memastikan bahwa perdagangan tanaman dan tumbuhan liat tidak menjadi ancaman terhadap konservasi alam. TRAFFIC adalah aliansi strategis antara IUCN dan WWF. www.traffic.org

Thursday
May262016

Perdagangan satwa menyebabkan kepunahan burung-burung Indonesia

Elang Jawa © Chris R Shepherd / TRAFFIC Jakarta, Indonesia, 26 Mei 2016 — Studi terbaru TRAFFIC menunjukkan bahwa 13 spesies burung, termasuk maskot satwa langka Indonesia, Elang Jawa,  yang ditemukan di wilayah Paparan Sunda, saat ini menghadapi risiko kepunahan yang sangat besar. Hal ini dikarenakan oleh adanya tingkat perburuan terhadap burung-burung ini yang sangat tinggi.
 
Studi ini juga menemukan bahwa 14 subspesies burung lainnya juga mengalami ancaman kepunahan. Penyebab dari ancaman ini adalah perdagangan burung untuk satwa peliharaan.

Pemeliharaan burung di Indonesia adalah bagian besar dari kultur nasional, namun permintaan yang tinggi telah menyebabkan adanya perburuan burung yang berlebih sehingga populasi burung berkurang secara drastis.

Selain Elang Jawa, satwa lainnya yang terancam punah akibat perburuan ini adalah Merak Hutan perak, Rangkong Gading,  Kakatua Jambul Kuning, Perkici Pelangi, Ekek Geling Jawa, Jalak Putih, Jalak Bali, Cucak Rawa, Kacamata Jawa, Poksay Kuda, Poksay Sumatra, dan Gelatik Jawa.

Walaupun kebanyakan burung ini dipelihara sebagai satwa peliharaan, namun burung Rangkong Gading adalah pengecualian. Baru-baru ini TRAFFIC mengungkapkan bahwa burung ini diburu secara illegal dalam jumlah ribuan untuk paruhnya yang unik. Paruhnya ini dianggap sebagai suatu “Gading” yang menjadi substitusi Gading Gajah yang biasa diperdagangkan. Gading rangkong ini diukir dan dijual di Cina untuk memenuhi permintaan pasar.

Ekek Geling Jawa © Chester ZooSpesies burung lainnya, Ekek Geling Jawa, dikenal sebagai species tersendiri pada tahun 2013. Pada saat yang sama spesies ini diidentifikasikan sebagai burung yang berada di dalam ambang kepunahan akibat perdagangan satwa. Sebagai respons dari hal ini, Aliansi Burung Terancam Punah Asia (Threatened Asian Songbird Alliance – TASA), yang menjadi perwakilan resmi dari Asosiasi Kebun Binatang dan Aquaria Eropa (European Association of Zoos and Aquaria – EAZA) menginisiasi program penangkaran  dalam sejumlah kebun binatang, sebagai upaya pelestarian, jaminan keamanan dan propagasi dari koloni burung.

Usaha konservasi tersebut adalah harapan terakhir untuk jenis burung yang terancam punah. Menurut studi: “Dengan menyesal, setidaknya lima sub-spesies… telah punah di alam, akibat perdagangan satwa.” Sub spesies ini termasuk satu sub spesies burung perkici pelangi, 3 sub spesies burung Kucica hutan yang memiliki kicauan yang sangat merdu, dan salah satu species beo, yang sangat digemari karena kemampuannya untuk meniru suara manusia.

“Apakah itu spesies atau sub spesies, pesan yang dapat disampaikan itu sama: perdagangan yang berlebih itu mengakibatkan kepunahan burung liar Indonesia dan hal ini terjadi dalam laju yang sangat mengkhawatirkan”, ucap Dr Chris Shepard, Direktur TRAFFIC Asia Tenggara, dan juga salah satu penulis dari studi mengenai kepunahan burung Indoensia akibat perdagangan satwa.

“Terlepas dari skala perdagangan dan konsekuensi dari perdagangan yang sangat mengkhawatirkan, pihak pemerintah dan bahkan organisasi konservasi tidak melihat hal ini sebagai isu yang prioritas. Hal ini menghambar usaha yang perlu dilakukan untuk mencegah kehilangan yang lebih besar.”

Solusi dari krisis perdagangan burung di Indonesia adalah kombinasi dari penegakan hukum yang lebih tegas, kampanye sosialisasi isu perdagangan burung, penangkaran in-situ, pengembangbiakan populasi untuk kebutuhan konservasi, mengubah pekerjaan pemburu burung menjadi para penjaga dan pengawas konservasi satwa, adanya survey pasar burung dan juga survey genetis burung, ucap para penulis studi ini.

Sementara karena beberapa spesies yang lebih digemari itu lebih cepat punah karena adanya perburuan, maka kemungkinan besar spesies lain yang belum terancam tinggal mengantri menunggu gilirannya. Hal ini karena spesies lain ini akan menjadi target untuk menjadi “burung pengganti”. Sedangkan ada pula para penangkar komersil yang akan mengawinkan jenis untuk mendapatkan “bibit unggul”, yang menyebabkan masalah konservasi burung menjadi lebih kompleks.

Para penulis juga mempertimbangkan apakah penangkaran komersil bisa membantu situasi tetapi menyimpulkan bahwa ”walaupun menarik secara teori, penangkaran secara komersil menghadirkan berbagai kesulitan yang tidak terduga jumlahnya dalam prakteknya.”
 
Trade-driven extinctions and near-extinctions of avian taxa in Sundaic Indonesia (PDF, 250 KB) dipubliskasikan oleh Forktail, journal dari Oriental Bird Club.
 
Untuk informasi lebih lanjut, bias menghubungi:
Dr Chris R. Shepherd, Regional Director for TRAFFIC in Southeast Asia Tel: +603-7880 3940 Email: chris.shepherd@traffic.org

Tetang TRAFFIC
TRAFFIC, the wildlife trade monitoring network, bekerja untuk menjamin perdagangan tanaman dan satwa liar tidak mengancam konservasi alam. TRAFFIC adalah aliansi strategis IUCN dan WWF. www.traffic.org

Friday
Nov062015

Pengembangbiakan Tokek dalam Tangkaran Tidak Masuk Akal—TRAFFIC

© M. Auliya/ TRAFFICJakarta, Indonesia, 6th November 2015—Laporan TRAFFIC yang baru mempertanyakan kelangsungan dari operasi pengembangbiakan Tokek dalam tangkaran berhubung ada lampu hijau memproduksi jutaan Tokek hidup dalam setahun untuk ekspor, dari Indonesia.

Menurut laporan tersebut, produksi dengan jumlah tersebut melalui operasi pengembangbiakan dalam tangkaran yang ada sangatlah tidak praktis, sehingga pada akhirnya Tokek akan harus diambil dari alam.

Pengembangbiakan komersil Tokek diizinkan di Indonesia, dan pada Maret 2014 Kementrian Kehutanan Indonesia mengumumkan bahwa izin diberikan kepada 6 perusahaan untuk mengekspor dalam setahun, lebih dari 3 juta ekor Tokek yang berasal dari penangkaran, untuk diperdagangan sebagai satwa peliharaan.

Dalam laporan “Adding up the numbers: An investigation into commercial breeding of Tokay Geckos in Indonesia”, (Menghitung jumlah: Investigasi penangkaran Tokek di Indonesia), pengembangbiakan Tokek dalam skala ini akan membutuhkan investasi dan lahan yang sangat besar, serta jumlah pekerja yang sangat banyak, sehingga usaha ini tidaklah menguntungkan.

Para peneliti dalam laporan menghitung bahwa untuk dapat memproduksi 1 juta Tokek ukuran dewasa, maka sebuah fasilitas akan membutuhkan 140.000 ekor Tokek indukan betina dan 14.000 Tokek indukan jantan. Akan dibutuhkan pula 30.000 kontainer inkubasi untuk digunakan secara kontinyu tiap tahunnya, 112.000 kandang penangkaran dan tingkat kesintasan sebesar 100 persen. Fasilitas penangkaran ini juga akan membutuhkan ratusan staff dan persediaan makanan secara terus menerus untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup Tokek. Namun, agar dapat untung, dibutuhkan biaya kurang dari USD 1.90 (Rp. 26.000) untuk memproduksi dan mengekspor setiap ekor Tokek hidup.

“Jika dilihat dari angka yang dibutuhkan untuk investasi ini, tidak mungkin untuk dapat menangkar dan mengembangbiakan Tokek ini sepanjang tahun, apalagi memperoleh keuntungan. ,”ucap Chris Shepard, Direktur regional TRAFFIC di Asia Tenggara.

“Para pedagang yang telah kami ajak bicara pun, mengatakan bahwa mengembangbiakan Tokek dengan skema seperti itu sangatlah tidak umum, bahkan secara finansialpun kurang ada daya tarik : sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kuota ekspor, sejumlah besar Tokek harus di ambil dari alam, dilakukan pencucian ke dalam jalur perdagangan satwa, dan diakui sebagai berasal dari penangkaran,”

Tokay Gecko on sale in Jogjakarta © Elizabeth John Indonesia mengontrol perdagangan Tokek yang diambil dari alam dengan kuota tangkap dan kuota ekspor. Pada tahun 2006, suatu perusahaan yang memiliki izin untuk mengekspor 1 juta Tokek hidup, diperkirakan mengekspor 390.000 Tokek, yang diambil dari alam, dan dalam bentuk Tokek kering. Hal ini melanggar perjanjian yang telah disepakati (diekspor hidup, sebagai satwa peliharaan) juga melanggar kuota nasional yang mengalokasikan 50.000 ekor diambil dari alam. Seperti halnya 5 perusahaan lain yang baru-baru ini diberikan izin oleh Kementrian Kehutanan, perusahaan ini tidak memiliki riwayat telah mengembangbiakan kadal Tokek dalam jumlah komersil sebelumnya, perusahaan ini juga tidak memiliki riwayat telah mensuplai Tokek kepada pasar satwa peliharaan.

Para penulis merekomendasikan bahwa aplikasi izin pengembangbiakan komersial Tokek ditinjau ulang secara kritis. Penulis juga mendorong Indonesia untuk segera mendaftarkan Tokek ke dalam Lampiran III dari Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Fauna dan Flora (CITES), dan segara menerapkannya, sehingga dapat dilakukan pemantauan perdagangan dari dalam negri, dan untuk mempertimbangkan nilai dari mendaftarkan Tokek ke dalam Lampiran II CITES untuk memperoleh peraturan yang lebih ketat mengenai perdagangan Tokek secara internasional.

"Dengan adanya jutaan Tokek yang diperdagangkan secara internasional, dan adanya populasi Tokek yang terpengaruh secara negatif oleh perdagangan di seluruh Asia Tenggara, penting untuk  memastikan bahwa tingkat perdagangan ini tidak akan merugikan kelangsungan hidup Tokek , "kata Profesor Vincent Nijman dari Oxford Brookes University.

Tokek diperdagangkan sebagai obat tradisional selama berabad-abad di seluruh Asia, tetapi perdagangan ini mengalami lonjakan permintaan secara drastis di tahun 2009 akibat adanya rumor bahwa Tokek bisa menyembuhkan HIV / AIDS. Organisasi Kesehatan Dunia sejak saat itu telah mengeluarkan pernyataan yang  menyangkal mitos ini. Tokek juga umum menjadi satwa peliharaan.

Catatan :
Adding Up The Numbers: An investigation into commercial breeding of Tokay Geckos in Indonesia (PDF, 2MB)

Foto dan Keterangan :
https://www.dropbox.com/sh/o3ov583t2h59xqa/AACBaugePxyS2Lf94n50iaipa?dl=0

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
Elizabeth John, Officer Komunikasi Senior di Malaysia, Tel: 012-2079790 /03-7880 3940 Email: elizabeth.john@traffic.org

Tentang TRAFFIC
TRAFFIC, jaringan pemantauan perdagangan satwa liar, bekerja untuk memastikan perdagangan di tumbuhan dan satwa liat tidak mengancam konservasi alam. TRAFFIC merupakan aliansi strategis antara IUCN dan WWF. www.traffic.org

Tuesday
Oct202015

Warga Negara Jerman Tertangkap di Indonesia atas Dugaan Penyelundupan Biawak Tanpa Telinga

Lanthanotus borneensis © Ch'ien C. Lee / Rainforest Pictures of Tropical Asia Jakarta, Indonesia, Oktober 2015—Seorang warga negara Jerman telah ditangkap di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta karena membawa 8 ekor biawak tanpa telinga dan berusaha menyelundupkannya keluar Jakarta. Salah satu dari biawak yang dibawanya mati di dalam perjalanan.

Kejadian ini terjadi pada 11 Oktober 2015, sedikit lebih dari setahun sejak TRAFFIC memperingatkan akan munculnya perdagangan tingkat international pada biawak bawah tanah unik khas Kalimantan ini.

Hubungan negara Jerman dalam perdagangan Biawak tanpa telinga Lanthanotus borneensis sebenarnya telah ada. Pada Juli 2015, salah satu pedagang reptil di Amerika Serikat memberi pengakuan bahwa Lanthanotus borneensis yang dijualnya diimpor dari penangkaran Biawak tanpa telinga yang berada di Jerman – pengakuan bahwa biawak ini berasal dari penangkaran mungkin adalah cara untuk menghindari implikasi dari hukum Lacey. Hukum Lacey adalah hukum Amerika Serikat yang mengatur mengenai perdagangan satwa.

Namun, tidak pernah ada negara daerah persebaran biawak tanpa telinga (Indonesia, Malaysia atau Brunei Darussalam) yang pernah pernah secara legal mengekspor biawak ini, maka stok indukan yang berada di tempat penangkaran manapun tidak mungkin diperoleh secara legal. Kasus terakhir ini menunjukkan bahwa satwa masih diambil dari alam.

“Penelitian tingkat internasional adalah penting untuk mematahkan mitos bahwa satwa yang diperdagangkan adalah hasil penangkaran, pada kenyataannya pengakuan penangkaran seringkali digunakan sebagai kedok agar dapat memperdagangkan satwa langka secara internasional, tanpa ada halangan.” Ucap Sarah Stoner Crime Analyst Senior dari TRAFFIC.

Walaupun dilindungi di 3 negara persebarannya -Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia- ketika biawak tanpa telinga diambil secara illegal dari alam dan diselundupkan ke negara di luar wilayah persebarannya, tidak ada hukum ketat yang mengatur eksploitasi biawak ini di pasar internasional.

Pemerintah Malaysia berada di belakang gerakan memasukkan Biawak Tanpa Telinga ke dalam Appendiks I di konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES). Hal ini akan melarang segala bentuk perdagangan komersil internasional spesies biawak tanpa telinga.

 “TRAFFIC salut kepada pemerintah propinsi Sarawak dan kepada pemerintah Malaysia yang mengambil langkah untuk memasukkan biawak tanpa telinga ke dalam daftar CITES, dan berharap bahwa tindakan ini akan mendapatkan dukungan dari negara lainnya, terutama negara-negara Eropa, untuk mengakhiri perdagangan illegal ini.” Kata Kanitha Krishnasamy, Programme Manager Senior di TRAFFIC.

TRAFFIC mendorong negara-negara konsumen rantai perdagangan satwa internasional, khususnya Jerman, untuk mengambil langkah kolaborasi dengan negara-negara asal satwa, demi pelestarian satwa khas yang dilindungi.

Menurut Komisaris Besar POLRI, di dalam kasus kali ini, specimen biawak yang dibawa ini dibeli di Kalimantan dengan harga yang sangat murah. Di Jerman, biawak ini dikomersilkan dengan harga yang mencapai ribuan euro.